Muktamar NU dan Muhammadiyah 2015 Perkuat Ideologi Pancasila
Dua Ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menggelar muktamar yang hampir bersamaan waktunya. Muktamar NU yang ke 33 di Jombang mempertegas posisi NU sebagai pengawal Pancasila dan NKRI. Sementara dalam Muktamar ke 47 di Makassar, Muhammadiyah menyatakan bahwa Negara Pancasila adalah Negara kesepakatan dan kesaksian.
Tahun 2015 ini,a da yang istimewa bagi umat islam Indonesia. Dua organisasi massa berbasis Islam terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah terlihat kompak. Setelah menetapkan awal puasa dan hari Idul Fitri pada waktu yang sama, kini kedua ormas tersebut mengadakan muktamar yang waktunya hampir serentak yakni awal Agustus 2015.
Nahdatul ulama mengadakan Muktamar NU ke -33 pada 1-5 Agustus di Jombang, Jawa timur yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya Jokowi menyampaikan terima kasih atas kontribusi Nu bagi Negara kesatuan Indonesia. “Tidak diragukan, NU senantiasa berada pada garda terdepan dalam menjaga NKRI dan Pancasila. Ini bukti keteguhan sikap NU dalam menjunjung semangat kebangsaan dan menghargai kebhinekaan,” tegas Presiden Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.
NU telah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas pada Muktamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, 1984. yang menarik bukanlah penerimaan terhadap Pancasila oleh suatu organisasi, terlebih organisasi keagamaan seperti NU, melainkan argumentasi keagamaan yang diketengahkan di dalam menerima Pancasila itu. Di sinilah keunggulan NU. Kendati dijuluki tradisional, organisasi ini bukanlah suatu organisasi keagamaan yang kaku dalam menanggapi perkembangan, justru di dalam sifat yang tradisional, NU membuktikan bahwa dirinya memilki banyak rujukan untuk mengahadapi berbagai perkembangan dan tantangan.
Sementara itu Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Abu Hapsin menjelaskan, peran NU dalam mengawal kedaulatan negara terjadi sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. NU juga tidak pernah mempermasalahkan ideologi Pancasila dan UUD 1945 untuk menjadi dasar negara.
“NU adalah bentengnya NKRI. Indonesia ini masih utuh hingga sekarang karena NU ikut memupuk kesatuan antar-golongan,” kata Kiai Abu dikutip detik.com (31/7/2015).
Kiai Abu menjelaskan, andaikan dulu NU ikut menyetujui Islam sebagai dasar ideologi negara, maka negara akan menjadi negara Islam. Namun, hal tersebut tidak dilakukan, karena tujuan Islam sudah termuat dalam Pancasila maupun UU Dasar. Selain itu, ketersebaran penganut agama di Indonesia juga cenderung mengelompok. Jika memaksakan ideologi Islam untuk menjadi dasar negara, maka di suatu daerah akan memisah dari NKRI.
Untuk itulah, Muktamar NU di Jombang yang digelar mulai besok itu, Kiai Abu ingin para tokoh untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya dengan terus memelihara NKRI dan ideologi Pancasila agar tidak dirongrong ideologi lain.
“Tokoh-tokoh NU seperti KH Hasyim Asyari’, KH Wahid Hasyim punya jasa besar pada Indonesia. Beliau tidak ingin berdiri negara Islam, tapi nilai-nilai keislaman agar menjadi ruh negara ini. maka itu, toleransi antar-pemeluk agama perlu selalu dijaga,” sebutnya.
Darul ahdi wasyahadah
Sementara itu Muhammadiyah menggelar Muktamar ke-47 Muhammadiyah, di Makassar, 3-8 Agustus 2015. Saat memberikan sambutan pada pembukaan Muktamar ke-47 Muhammadiyah, di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (3/8), Presiden Jokowi menilai komitmen Muhammadiyah untuk menjadi Islam berkemajuan telah menjawab tantangan jaman, telah menjadi kekuatan transformatif menuju terbangunnya tatanan kehidupan umat yang lebih baik.
Menurut Presiden Jokowi Muhammadiyah telah lama dikenal sebagai organisadi Islam yang kaya gagasan, kaya dengan kreativitas. Dan kontribusi Muhammadiyah bagi negara dan bangsa tidak hanya dikenal di kota-kota besar, tapi juga di pelosok desa.
Muktamar ke-47 Muhammadiyah akan menjadi momentum pemantapan peran organisasi sebagai gerakan pencerahan. Isu sentral pada muktamar kali ini berkisar Muhammadiyah ingin memberi sumbangsih lebih besar bagi kemajuan umat dan bangsa.Steering Committee pada muktamar ke 47 Haedar Nasir menjelaskan, tema sentral yang diusung tahun ini adalah Gerakan Islam Berkemajuan yang digemakan Muhammadiyah sejalan dengan watak dan cita-cita nasional bangsa Indonesia.
“Islam berkemajuan akan mendorong terwujudnya kemajuan umat dan bangsa sesuai amanat UUD 1945, salah satu isu sentral yang juga akan dibahas adalah pembahasan negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah atau negara kesepakatan dan kesaksian ” kata Haedar.
Sementara itu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Samsudin, menganggap darul ahdi wasyahadah merupakan negara kesepakatan dan negara kesaksian. Sebagai hasil konsensus, maka hal itu perlu diisi. Termasuk oleh Muhammadiyah. Tantangan global yang dihadapi Indonesia, harus disikapi dengan wawasan kemajuan. Sebab itu, pihaknya akan mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa agar masyarakat terpacu untuk berkompetisi. Sudah konsensus maka perlu pengisian. Agar tidak ragu lagi, ini akan dikukuhkan.